TANHANANEWS.COM, Jakarta — Dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbudristek), di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Mendikbudristek Nadiem Makarin mengatakan, bantuan operasional Perguruan Tinggi Negeri untuk Penelitian (BOPTN Penelitian) akan dipindahkan ke Kemendikbudristek dengan total anggaran yang akan dipindahkan sebesar Rp1,154 triliun, dan diperkirakan proses revisinya akan selesai pada Juni 2021.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan optimismenya. “Saya berharap, riset-riset yang ada dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Misalnya untuk penyediaan gawai, saya sangat berharap ini bisa berasal dari kerja sama riset dan industri dalam negeri,” ungkap Hetifah.
Rapat tersebut guna membahas perubahan nomenklatur Kementerian (Kemendikbud menjadi Kemendikbudristek), perkembangan pembelajaran tatap muka terbatas, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021/2022, serta tindak lanjut rekomendasi Panja PJP, serta hal-hal lainnya yang dianggap penting terkait pendidikan.
Politisi Partai Golkar itu berharap Kemendikbudristek juga dapat mengajak peneliti-peneliti Indonesia yang berkiprah di lembaga riset kelas dunia untuk kembali ke dalam negeri.
Terkait persiapan pembelajaran tatap muka (PTM), Kemendikbudristek menyatakan sebagian sekolah telah melaporkan kesiapannya melalui website. Setidaknya sudah 40 persen sekolah yang melakukan pelaporan. Dari 40 persen tersebut, 30 persennya menyatakan siap melakukan PTM.
Hetifah meminta Kemendikbudristek memperhatikan terkait representasi data-data ini. “Jangan sampai ada bias dalam pengambilan kesimpulan. Jangan-jangan, mereka yang melapor adalah yang memang memiliki kapabilitas tinggi dan akses internet yang baik, sehingga data tidak representatif,” ucapnya.
Hetifah juga berharap Kemendikbudristek untuk menindaklanjuti data-data ini. “Menimbang laporan terkait kesiapan, perkembangan vaksinasi PTK yang terhambat, juga beberapa ahli yang belum merekomendasikan PTM, saya harap Kemendikbud dapat mempertimbangkan Plan B terkait PTM. Alternatif seperti sekolah outdoor juga dapat dipertimbangkan dengan serius,” pungkas wakil rakyat asal Kalimantan Timur ini.
Sumber : DPR RI
