Oleh: Ketua Umum DPP FORKOMMAS RI, Dr. Adhi Siswanto Wisnu Nugroho, S.Pd., M.Th.
Ada persoalan besar yang kerap terdengar sederhana di tengah masyarakat, terkait keluarga yang rumahnya mengontrak dan tidak sanggup membiayai kuliah, namun tidak tercatat sebagai keluarga miskin, akibatnya bantuan tidak turun.
Keluhan tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh sistem pendataan pemerintah bermasalah. Namun, jika muncul berulang dari berbagai lapisan masyarakat, hal itu patut dipandang sebagai sinyal yang perlu diperiksa. Persoalannya dapat berkaitan dengan pendataan, pemutakhiran informasi, pemahaman kriteria, verifikasi, maupun penetapan penerima.
DPP FORKOMMAS RI memandang bahwa data sosial-ekonomi penting sebagai dasar penyaluran bantuan, tetapi harus disertai mekanisme koreksi yang responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat.
Data Itu Penting, tetapi Kehidupan Warga Tidak Statis
Pemerintah membutuhkan data dan kriteria yang jelas agar bantuan tepat sasaran, tidak tumpang tindih, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, kondisi sosial-ekonomi warga dapat berubah cepat akibat kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, kegagalan usaha, utang, biaya pendidikan, kebutuhan kesehatan, atau keadaan darurat lainnya. Perubahan tersebut belum tentu segera tercermin dalam sistem pendataan.
Karena itu, data sosial-ekonomi harus dipahami sebagai gambaran pada periode tertentu, bukan label yang berlaku selamanya. Pemutakhiran berkala, verifikasi lapangan, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses menjadi hal penting.
Kekhawatiran bahwa kehidupan warga bergerak lebih cepat daripada sistem pendataan perlu dijawab melalui evaluasi objektif. Tanpa evaluasi, kritik dapat berubah menjadi generalisasi; tanpa ruang koreksi, sistem menjadi kaku menghadapi dinamika masyarakat.
Ketepatan Data Merupakan Bagian dari Kepercayaan Publik
Persoalan bantuan sosial bukan hanya tentang siapa yang menerima atau tidak menerima bantuan, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan proses pengambilan keputusan berbasis data.
Perbedaan antara kondisi yang dirasakan warga dan hasil pendataan tidak otomatis menunjukkan kesalahan. Kriteria program, waktu pendataan, sumber informasi, metode penghitungan, proses verifikasi, serta jenis bantuan dapat memengaruhi keputusan.
Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan:
- kriteria penerima bantuan;
- sumber dan periode data;
- mekanisme penentuan kategori atau desil;
- proses verifikasi dan pemutakhiran;
- mekanisme pengajuan keberatan; serta
- tahapan penetapan hingga pencairan bantuan.
Masyarakat juga perlu memahami bahwa pendataan, penetapan penerima, dan pencairan bantuan merupakan tahapan berbeda. Tidak semua rumah tangga rentan otomatis menerima setiap jenis bantuan karena setiap program memiliki sasaran, persyaratan, mekanisme, dan anggaran masing-masing.
Jangan Sampai Prosedur Menjadi Hambatan
Administrasi diperlukan untuk mencegah pemalsuan, penerima ganda, dan penyaluran yang tidak sesuai. Namun, prosedur tidak boleh menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan atau menyampaikan keberatan.
Persyaratan harus proporsional, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, serta keluarga dengan keterbatasan akses digital.
Saluran pengaduan juga harus jelas. Masyarakat perlu mengetahui kepada siapa laporan disampaikan, dokumen yang diperlukan, proses pemeriksaan, dan waktu penyelesaiannya. Perlindungan data pribadi harus menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
DPP FORKOMMAS RI mendorong pemerintah untuk memadukan data administratif dengan verifikasi lapangan serta laporan masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan. Petugas pendata juga perlu mendapat dukungan, pelatihan, dan kewenangan yang memadai agar bekerja profesional dan objektif.
Warung Kopi Sebenarnya Sedang Membicarakan Kebijakan Publik
Perbincangan masyarakat sering muncul melalui contoh sederhana.
“Si A mendapat bantuan, padahal rumahnya terlihat lebih baik.”
“Si B tidak mendapat bantuan, padahal pendapatannya pas-pasan.”
“Data pemerintah berbeda dengan kondisi yang kami lihat.”
Keresahan tersebut patut didengar, tetapi contoh individual tidak cukup untuk menyimpulkan seseorang pasti tidak layak menerima bantuan. Kondisi ekonomi tidak selalu dapat dinilai dari tampilan rumah, kendaraan, pakaian, atau pengeluaran yang terlihat.
Sebaliknya, keluhan warga tidak boleh diabaikan hanya karena belum disertai bukti administratif lengkap. Masyarakat perlu menggunakan jalur resmi, menghindari tuduhan tanpa dasar, dan tidak menyebarluaskan identitas penerima bantuan.
Dengan demikian, perbincangan di warung kopi dapat menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan, bukan ruang untuk menghakimi penerima bantuan, petugas pendata, atau kelompok masyarakat tertentu.
Catatan untuk Pemerintah, Catatan Juga untuk Kita
Pemerintah membutuhkan data untuk menentukan prioritas, menetapkan sasaran, mengevaluasi program, dan memastikan anggaran digunakan secara bertanggung jawab. Namun, data bukan sesuatu yang sempurna dan tidak boleh diperlakukan sebagai hal yang tidak dapat dikoreksi.
DPP FORKOMMAS RI mendorong pembangunan sistem pendataan yang akurat, transparan, responsif, terintegrasi, dan mudah diperbarui.
Masyarakat juga bertanggung jawab memberikan informasi yang benar, melaporkan perubahan kondisi, serta menggunakan mekanisme pengaduan yang tersedia. Kritik harus diarahkan pada perbaikan sistem, bukan penghukuman terhadap warga lain yang menerima bantuan.
Desil adalah kategori statistik, bukan penilaian moral terhadap seseorang. Seseorang yang berada dalam kategori tertentu tidak boleh dipandang lebih rendah, sementara mereka yang tidak termasuk penerima bantuan tidak otomatis berarti telah sejahtera.
Keadilan Sosial Membutuhkan Data dan Kemanusiaan
Keadilan sosial bukan sekadar tentang siapa yang menerima bantuan, melainkan bagaimana keputusan dibuat: apakah berdasarkan data yang dapat dipercaya, proses yang dapat dipahami, pemutakhiran yang berjalan, dan ruang keberatan yang benar-benar dapat dijangkau.
Karena itu, DPP FORKOMMAS RI mendorong pemerintah memperkuat kualitas pendataan, mempercepat pemutakhiran, memperjelas kanal pengaduan, meningkatkan verifikasi lapangan, dan memastikan informasi kebijakan bantuan sosial tersedia secara transparan.
Masyarakat juga harus menjadi bagian dari solusi dengan menyampaikan informasi yang benar, menjaga etika dalam menyampaikan kritik, dan tidak menjadikan perbedaan status bantuan sebagai alasan untuk saling mencurigai.
Pada akhirnya, persoalan data sosial bukan sekadar persoalan angka. Di balik setiap angka selalu ada manusia—keluarga yang berjuang mempertahankan rumah, orang tua yang menyekolahkan anak, pekerja yang kehilangan penghasilan, dan masyarakat yang berharap negara hadir dalam situasi sulit.
Data harus menjadi alat untuk menghadirkan keadilan, bukan sekadar dasar administratif. Kebijakan sosial yang baik adalah kebijakan yang mampu mempertemukan ketepatan data dengan kenyataan hidup masyarakat.
Ukuran keberhasilannya bukan hanya seberapa rapi angka dalam sistem, melainkan seberapa jauh kebijakan tersebut mampu menjangkau manusia yang membutuhkan.
DPP FORKOMMAS RI
Mengawal Aspirasi, Mendorong Transparansi, dan Memperjuangkan Keadilan Sosial.
