![Pertemuan LMKN dengan para penggiat seni musik tradisional Indonesia dan Kemendikbud di kantor LMKN membahas rencana pembentukan LMK Musik Tradisi Indonesia - Jakarta 10 Januari 2023](https://i0.wp.com/tanhananews.com/wp-content/uploads/2023/04/Pertemuan-LMKN-dengan-para-penggiat-seni-musik-tradisional-Indonesia-dan-Kemendikbud-di-kantor-LMKN-membahas-rencana-pembentukan-LMK-Musik-Tradisi-Indonesia-Jakarta-10-Januari-2023.jpg?resize=650%2C387&ssl=1)
JAKARTA, (TanhanaNews) — Manajer Lisensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Yessy Kurniawan mengatakan bahwa LMKN membentuk Sistem Administrasi Pelisensian Online untuk mempermudah para pencipta untuk mendapatkan hak mereka, berupa royalti.
“Kami membentuk Sistem Administrasi Pelisensian Online www.lmknlisensi.id. Di dalamnya ada informasi mengenai data base, data penggunaan lagu, database keuangan dan lisensi,” ucap Yessy Kurniawan dalam konferensi pers di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis, 6 April 2023, sebagaimana dilansir KAPANLAGI, Sabtu, 8 April 2023.
Tiap event organizer diwajibkan masuk ke sistem tersebut untuk membayarkan royalti.
Setelah dibayarkan, sistem tersebut akan didistribusikan langsung kepada pencipta lagu yang memegang hak cipta atas lagunya.
“Hasilnya, distribusi dari yang dibayarkan EO itu dioper langsung kepada penyanyi yang digunakan lagunya,” kata Yessy.
Yessy mengungkapkan bahwa selama ini masalah royalti menjadi polemik dan jadi isu hangat di kalangan para musisi.
Atas dasar itu LMKN berkomitmen untuk menerapkan sistem tersebut untuk meminimalisir permasalahan antara pencipta lagu dan penyanyi.
“Kami di LMKN, komitmen service level agreement-nya. Level ageementnya. Itu yang jadi upaya supaya ini jadi besar,” jelas Yessy.
Ia juga menegaskan “Jika nantinya pihak EO tak mendaftarkan lagu-lagu yang akan dibawakan sang penyanyi, pihak LMKN tak segan membawa EO yang bersangkutan ke jalur hukum”.
Jika mendaftar sesuai aturan, setelah mendaftar akan mendapat sertifikat lisensi langsung dari LMKN, bukti bahwa mereka telah membayar royalti.
“Kami sosialisasikan, tanpa ada sertifikat dari WAMI atau yang lain, berarti EO itu melanggar hukum,” tutup Yessy.
SUMBER : KAPANLAGI | EDITOR : EDDY PRASETYO