JAKARTA, TANHANANEWS.COM — Pemuda yang tinggal di area perkotaan memiliki peran penting dalam ikut mengembangkan potensi wilayah yang ada. Akses terhadap segala lini yang relatif lebih mudah, menjadikan generasi muda kota memiliki potensi untuk berkembang lebih besar, baik dalam memajukkan wilayahnya maupun mengeksplorasi kemampuannya sendiri lebih jauh. Suksesi peran pemuda kota ini harus dilihat sebagai peluang untuk dapat dikembangkan.
Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi “Afternoon Coffee ke-6” pada rangkaian agenda Kompas Collaboration Forum – City Leaders Community Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), bertempat di Hotel Santika Premier Palembang, Sumatera Selatan, pada Rabu, 7 Juni 2023.
Dalam acara yang diikuti oleh 47 wali kota se-Indonesia tersebut, Muhadjir menyampaikan paparan tentang kepemimpinan kota dalam menyiapkan suksesi kompetensi generasi muda menyongsong 2045.
Pertemuan dengan para wali kota ini sangat penting melihat data Survey Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas Tahun 2022 menunjukan bahwa persentase pemuda di perkotaan lebih besar daripada di pedesaan (57,40% berbanding 42,60%).
“Pemuda yang termasuk dalam fase produktif menjadi kunci untuk memaksimalkan bonus demografi pada segala bidang kehidupan,” kata Menko PMK.
Menurut Muhadjir, bonus demografi yang dimaksud adalah masa ketika penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia.
“Pada fase usia produktif ini, manusia memasuki dunia kerja, sehingga perlu dibekali dengan peningkatan kualitas kompetensi yang tinggi termasuk kemampuan berbahasa inggris dan penguasaan IT,” ujar Muhadjir.
Pemerintah kota juga perlu untuk mendorong berbagai intervensi ketika generasi kita sudah beranjak remaja. Yakni, mencegah perkawinan anak di daerahnya.
Dalam pandangan Menko PMK, mereka yang melakukan pernikahan dini akan terampas perjalanan hidupnya. Sehingga perlu adanya sinergi dan kolaborasi bersama mencegah perkawinan anak dengan melibatkan semua pihak termasuk tokoh agama dan masyarakat, sehingga ketika masuk pada fase usia produktif, mereka dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki.
Muhadjir juga memfokuskan penjelasannya mengenai pentingnya pemerintah kota untuk memberikan perhatian pembangunan pada fase usia produktif.
“Pada fase ini adalah fase untuk mempersiapkan dan membangun keluarga yang berkualitas. Untuk dapat menciptakan hal tersebut maka calon pasangan suami istri perlu dipersiapkan secara matang agar dapat ikut mencegah stunting melalui program bimbingan perkawinan,” ujarnya.
Menurut Muhadjir, permasalahan stunting turut diakibatkan karena ketidaksiapan pasangan suami istri dalam menjaga kesuburan dan kesehatan masing-masing.
“Kita harapkan program bimbingan perkawinan dapat dilakukan dengan baik di lapangan Ini akan dapat ikut mencegah persoalan stunting ke depan,” kata Muhadjir.
Stunting ini memang menjadi persoalan, termasuk di kota. Untuk itu perlu intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan, sehingga lahir bibit generasi yang berkualitas.
Pada sesi diskusi, Muhadjir juga turut menyinggung mengenai capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), khususnya pada domain lapangan dan kesempatan kerja serta domain partisipasi yang masih rendah sehingga memerlukan berbagai upaya-upaya khusus untuk mengatasinya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya selaku Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) turut menyampaikan bahwa diskusi ini muncul melalui berbagai forum perbincangan ketika melihat narasi 2045 yang sangat dominan. Namun di satu sisi terdapat beberapa hal yang masih perlu disesuaikan.
“Masih banyak missing link. Masih banyak upaya untuk menuju 2045 yang masih bolong-bolong. Melalui itu diskusi ini digagas untuk mencoba mengatasi ketidaksesuaian tersebut,” kata Bima Arya.
Pada akhir sesi diskusi, Muhadjir menegaskan bahwa dalam menciptakan generasi Muda yang Unggul dan Berdaya Saing Menyongsong Indonesia Emas 2045 dimana karakter, etos kerja, pendidikan merupakan hal yang penting untuk menjadi perhatian bersama.
Perlu untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan, antara lain, kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah termasuk pemerintah kota dalam hal ini, dunia pendidikan, dunia usaha, dan keterlibatan masyarakat secara aktif.
Selain itu, yang sangat penting adalah peran para wali kota yang sangat strategis untuk menentukan kebijakan yang terintegrasi baik di pusat maupun di daerah di mana perlu duduk bersama sehingga Indonesia menjadi Indonesia Emas, bukan Indonesia Cemas.
KEMENKO PMK | EDITOR: EDDY PRASETYO
