TANHANANEWS.COM, Jakarta — Rancangan Strategi Jangka Menengah UNESCO perlu diimplementasikan secara konkret agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari UNESCO. Relevansi UNESCO perlu dijaga di tengah meningkatnya tantangan global akibat pandemi COVID-19.
Pernyataan ini merupakan inti Pernyataan Nasional (National Statement) Indonesia yang disampaikan oleh Duta Besar Arrmanatha Nasir, Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, pada Sesi Debat Dewan Eksekutif UNESCO ke-212 di Paris, 11 Oktober 2021, sebagaimana keterangan KBRI Paris Prancis, Selasa (12/10/2021).
Untuk itu, Indonesia memberikan 5 (lima) masukan berikut kepada UNESCO. Pertama, UNESCO perlu mengintensifkan kolaborasi lintas sektoral. Kedua, penggunaan sumber daya UNESCO secara efisien. Ketiga, berfokus pada prioritas dan keunggulan komparatif UNESCO. Keempat, berorientasi pada hasil kerja yang berdampak panjang di tingkat Nasional. Kelima, melakukan pendekatan yang lebih terkoordinasi kepada para pemangku kepentingan nasional.
Lebih lanjut, Dubes Arrmanatha Nasir menekankan urgensi UNESCO untuk turut serta menjadi bagian dari solusi dunia dalam menjawab tantangan multi-dimensional, khususnya sektor-sektor yang menjadi mandat kerja UNESCO. Indonesia meminta UNESCO untuk memprioritaskan pemulihan pendidikan global, yang sangat terdampak akibat pandemi COVID-19.
“Pendidikan yang berkualitas dan inklusif, disertai kebijakan pendidikan yang bersifat responsif dan fleksibel terhadap kebutuhan pelajar dan tenaga pendidik, merupakan kunci solusi,” ujar Dubes Arrmantha Nasir.
Disampaikan pula perkembangan dari tanah air, yaitu kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menjalankan program “Guru Belajar dan Guru Berbagi’, “Sekolah Penggerak”, dan “Guru Penggerak”. Ketiga program ini, utamanya untuk meningkatkan kapasitas guru, yang sangat vital perannya dalam pemulihan dan transformasi pendidikan selama pandemi.
Indonesia mengapresiasi kepemimpinan UNESCO dalam mereformasi mekanisme kerja sama pendidikan global, dan meminta UNESCO juga menaruh perhatian pada urgensi kesenjangan teknologi intra dan antar negara.
Hal ini antara lain dapat dijembatani melalui peningkatan kapasitas/literasi digital, dan peningkatan kolaborasi sektor sains, teknologi, dan inovasi. Penyusunan standard-setting untuk Etika Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan) dan Open Science yang diinisiasi UNESCO, diharapkan dapat sejalan dengan proses multilateral lainnya.
“Hal terpenting adalah, bagaimana implementasi dari kedua instrumen dapat membantu negara-negara dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, digital, pembangunan, dan gender.”
Menutup Pernyataan Nasional Indonesia, Dubes Arrmanatha menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk berkolaborasi dengan semua Negara Anggota UNESCO dalam upaya menuju pemulihan pasca pandemi COVID-19.
KBRI PARIS PRANCIS
