JAKARTA, (Tanhananews) — Menparekraf Sandiaga Uno menekankan agar Destination Management Forum dapat mengakselerasi pola tata kelola Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) menjadi lebih terpadu melalui kolaborasi dan dukungan stakeholder di daerah.
Hal tersebut disampaikan Sandiaga dalam forum komunikasi lintas stakeholder pariwisata guna membahas peningkatan tata kelola DPSP di Likupang hingga Manado, Sulawesi Utara (Sulut), yang digelar Kemenparekraf, sebagaimana dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (25/3/2023).
“Saya berharap penerapan tata kelola pariwisata dan akselerasi pergerakan pengembangan DSP Manado-Likupang melalui penguatan jejaring kolaborasi dapat terwujud,” ujarnya.
Hal ini, kata Menparekraf Sandiaga, diperlukan sebagai upaya untuk peningkatan kualitas pengalaman, lama tinggal dan dampak ekonomi, serta sosial budaya dan ekologi yang semakin berkelanjutan melalui penataan visitor manajemen dan pengelolaan limbah sampah.
“Tidak hanya itu, ada pula teknik interpretasi dan hospitality manajemen, sampai rantai pasok dan ekonomi kreatif dalam ekosistem kepariwisataan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Deputi Bidang pengembangan destinasi dan Infrastuktur, Kemenparekraf, Frans Teguh menjelaskan bahwa salah satu focal point dari pengembangan pariwisata adalah upaya menggerakkan stakeholder untuk mengakselerasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas.
Pengembangan destinasi yang dimaksud dilaksanakan tanpa terpaku pada batasan-batasan kepentingan, yang terangkum dalam suatu framework yang menjadi alat dalam manajemen destinasi, diantaranya Destination Management, Destination Governance, dan Leadership untuk meningkatkan reputasi destinasi.
“Dalam hal mencapai tujuan pembangunan pariwisata melalui framework yang komprehensif, juga diperlukan orkestrasi dari lintas kepentingan serta dengan menumbuhkan mental keterbukaan yakni open mind, open will, dan open heart,” katanya.
Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Oneng Setya Harini menambahkan konsep DMO ini dilakukan untuk memperkuat orkestrasi dan kolaborasi dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen destinasi.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, isu perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan, keamanan dan keselamatan jiwa, stabilitas ekonomi, kemajuan teknologi, perubahan perilaku, over tourism, serta regulasi dan kebijakan, merupakan 7 tantangan nyata sektor pariwisata yang saat ini kita hadapi, dan tentu melalui peningkatan tata kelola serta manajemen destinasi yang lebih optimal diharapkan dapat menjadi solusi bersama,” ujarnya.
KEMENPAREKRAF | EDITOR : EDDY PRASETYO
