TANHANANEWS.COM, Jakarta — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara Presidensi G20 Indonesia yang ditetapkan pada 27 Mei 2021 telah membentuk panitia nasional yang akan melakukan serangkaian pertemuan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 2022.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk untuk memimpin Sherpa Track G20 yang akan membahas isu-isu ekonomi non keuangan menyangkut energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi.
“Di bawah kepemimpinan Indonesia tahun depan, G20 akan mengangkat tema besar Recover Together, Recover Stronger. Tema ini menunjukkan harapan dan kesiapan Indonesia untuk turut serta dalam kemitraan global, sebagai upaya mengatasi dampak pandemi dan meningkatkan kembali kepercayaan global,” kata Airlangga.
Airlangga menegaskan, untuk pemulihan yang lebih kuat, diperlukan kerja sama yang erat antar negara-negara G20.
Adapun pemulihan ekonomi pasca pandemi covid-19 akan difokuskan untuk mendorong produktivitas, meningkatkan stabilitas, dan ketahanan ekonomi. Serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Airlangga mengakui pandemi menambah kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan KTT G20. Dalam mengatasi tantangan tersebut, ia mengatakan ada lima langkah strategis yang akan dilakukan.
Pertama, bersinergi antara Indonesia dan dunia internasional dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi global dan nasional dari pandemi covid-19.
Kedua, Indonesia akan memiliki suara dalam menentukan arah ekonomi global pasca krisis, termasuk di dalamnya stabilitas sistem keuangan internasional.
Ketiga, penyelenggaraan G20 akan dimanfaatkan pemerintah untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural dan keuangan Indonesia di tengah pandemi, seperti UU Cipta Kerja, transisi energi termasuk peningkatan kandungan biodiesel, dan pendirian SWF (Sovereign Wealth Fund) Indonesia atau badan pengelola dana investasi.
Keempat, Indonesia akan memanfaatkan dukungan internasional terhadap prioritas pemerintah. Isu-isu seperti digitalisasi, pengembangan SDM, pemberdayaan perempuan dan pemuda, ketersediaan vaksin, dan persiapan sistem kesehatan untuk memitigasi risiko pandemi masa depan akan menjadi beberapa bahasan utama Presidensi G20 mendatang.
Kelima, G20 di Indonesia berpotensi menghasilkan devisa bagi Indonesia jika diselenggarakan secara fisik pada akhir 2022.
Untuk mendukung kesiapan infrastruktur teknologi dalam KTT G20, Airlangga menyebut pemerintah telah membangun portal Document Management System (DMS) untuk menata secara digital dokumen substansi terkait dan menjadi bagian integral Sekretariat Sherpa G20 Indonesia yang dapat diakses oleh seluruh K/L yang terlibat.
“Ini merupakan insiatif yang sangat bagus untuk memastikan proses penyusunan substansi yang transparan dan akuntabel, terutama bagi instansi yang selama ini menaungi G20”, tambah Airlangga.
Keputusan ini maju setahun lebih awal dari rencana semula pada 2023 setelah India mengajukan pertukaran dengan Indonesia karena India membutuhkan waktu persiapan yang lebih panjang.
Alasan lainnya ialah karena Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN pada 2023.
KTT G20 rencananya akan diselenggarakan pada November 2022 di Bali dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Akan ada pertemuan secara fisik yang melibatkan sekitar 6.500 delegasi asing.
Indonesia ditetapkan sebagai negara penyelenggara lewat kesepakatan KTT G20 ke-15 di Riyadh, Arab Saudi pada 22 November 2020 dan Indonesia akan menjadi Presidensi G20 pada tahun 2022.
Sumber : CNNIndonesia
