TANHANANEWS.COM, JAKARTA — Menyambut tahun politik 2024, Pemuda Panca Marga (PPM) mengajak para pihak yang berkompeten, baik penyelenggara maupun peserta untuk melaksanakan perhelatan pemilihan umum (Pemilu) secara bermartabat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PPM Berto Izaak Doko saat mengawali acara Focus Group Discussion (FGD) sebagai rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-42 PPM bertempat di Balai Sarbini, Gedung Veteran RI Jakarta, pada Selasa (24/1/2023).
Berto menilia bahwa Pemilu 2024 adalah momentum strategik untuk menyaring, memilah dan memilih kader dan pemimpin bangsa bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan berkapasitas unggul, andal dan tangguh.
“Maka baik penyelenggara dan para kontestannya, wajib berkomitmen mengaktualisasikan etika bernegara secara beradab, yaitu: berintegritas, jujur dan bertanggung jawab sebagai kriteria kondisi prasyarat untuk bisa mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance),” ujarnya.
Ketum PPM juga mengungkapkan bahwa PPM sebagai salah satu komponen bangsa yang merupakan wadah berhimpun putra-putri keturunan pejuang kemerdekaan bangsa memiliki tanggung jawab dalam mejaga dan mengawal hal tersebut, demi kondisi bangsa Indonesia yang lebih baik dimasa-masa mendatang.
“PPM sebagai pewaris Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai Juang 1945 (JSN’45) dari Ayahanda LVRI memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dan mengimplementasikan ditengah masyarakat dalam upaya membangun dan membentuk karakter bangsa yang beretika dan beradab baik sikap dan perilakunya, karena yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah keteladan, contoh baik dari pemimpinnya akan berdampak baik pada masyarakat yang dipimpinnya,” pungkas cucu Pahlawan Nasional asal NTT Izaak Huru Doko.
FGD yang mengambil tema “URGENSI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM YANG BERADAB DAN BERMARTABAT DEMI KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN PEMAJUAN NEGARA INDONESIA YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR” dilaksanakan secara hybrid (online dan offline) dipandu langsung oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Pusat (WANTIMPUS) PPM Suryo Susilo dengan menghadirkan Dubes Nurrahman Oerip sebagai Pemantik dan Dr. Riant Nugroho, S.IP., M.Si selaku narasumber.
Melalui paparannya, Dubes Nurrahman Oerip mengungkapkan bahwa selama ini pada setiap penyelenggaraan Pemilu, rakyat sebagai pemilik suara atau pemengang kedaulatan pada umumnya bersikap pasif hanya sebagai follower dari partai politik (Parpol) dimana aspirasinya kerapkali diabaikan oleh Parpol, seolah merupakan The Voice of The Voiceless.
“Hal tersebut terjadi karena rakyat pada pelaksanaan Pemilu tidak memiliki daya tawar politik terhadap Parpol, sehingga diperlukan Voters Education yang konstruktif menjelang Pemilu 2024 guna menggugah kesadaran kolektif rakyat untuk membangun daya tawar politik bagi kebaikan hidup mereka,” ujar Dubes Nurrahman Oerip.
Duber Nurrahman Oerip juga menilai bahwa saat ini kondisi bangsa sedang tidak baik-baik saja, khususnya menghadapi Pemilu 2024, dengan sistem seperti sekarang cenderung masih memberikan peluang bagi terjadinya korupsi secara proses yang pada gilirannya akan melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang cenderung korup.
“Karena itu perlu adanya gerakan moral untuk mendesak adanya komitmen terhadap para peserta pemilu, agar tidak korup dan tidak menjadi calon koruptor dengan mengatakan ‘Kalau Korupsi Tidak Selamat Dunia Akhirat’, kalimat tersebut saya harap dicantumkan di setiap spanduk calon legislatif di pusat sampai daerah, juga untuk calon presiden dan calon wakil presiden, sebagai wujud nyata komitmen untuk mencegah korupsi,” kata Dubes Nurrahman Oerip.
Sementara narasumber FGD Dr Riant Nugroho sebagai seorang pakar kebijakan publik menyampaikan materinya tentang bagaimana mewujudkan Pemilu yang berintegritas.
Menurut Riant Nugroho untuk dapat mewujudkan Pemilu berintegritas diperlukan Tri Strategi, yakni Integritas Pemimpin dan Komisioner KPU, Perkuat kelembagaan KPU dan Integritas Peserta Pemilu.
Ia juga menambahkan bahwa Tri Strategi meliputi langkah seleksi pemimpin berintegritas, penyiapan sistem pemilu berintegritas melalui pemanfaatan teknologi digital, kemudia penyiapan data terintegrasi yang akuntabel dan kredibel untuk menghindari terjadinya konflik.
Tahapan selanjutnya yang menjadi krusial adalah dengan menerapkan prinsip Penthahelikal, kolaborasi antara Pemerintah, Partai Politik, Publik, Pers dan Pakar.
“Yang namanya pemilu itu seharusnya tidak ada konflik, karena pemilu sebuah pemilihan yang sistematis dan memiliki aturan main, oleh karena itu sebenarnya KPU menjadi leader strategis yang bisa mengeluarkan kebijakan strategis untuk menciptakan pemilu damai tanpa konflik, KPU bukan sebagai leader teknis, yang kemudian mengabaikan hal strategis,’ ucapnya.
Dari penyampaian dua narasumber, dan beberapa tanggapan dari para peserta, maka diakhir kegiatan FGD ini, disampaikan suatu MEMORANDUM Tentang KEBAJIKAN POLITIK BAGI KEMASLAHATAN BANGSA, yang isinya sebagai berikut :
- Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 yang beradab dan bermartabat adalah keniscayaan dan bersifat mendesak bagi terwujudnya sistem dan perangkat penyelenggaraan negara yang berkualitas.
- Korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan merupakan musuh bersama masyarakat sehingga wajib diperangi pula dengan kekuatan spiritualitas keimanan dengan mengaktualisasikan kesalehan ritual menjadi amal kebajikan kesalehan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Penyelenggara negara dan pemerintahan wajib berkomitmen pada etika bernegara secara beradab, yaitu: berintegritas, jujur dan bertanggung jawab bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Turut hadir sebagai peserta FGD secara luring (offline), mantan Ketua Umum PPM, mantan Sekjen PPM, jajaran WANTIMPUS PPM, Senior PPM, jajaran pengurus PP PPM, perwakilan KPK, perwakilan PP Pemuda Katolik serta lembaga lainnya. Sementara secara daring (online) diikuti oleh kalangan internal PPM tingkat daerah di seluruh Indonesia.
REDAKSI | EDITOR : EDDY PRASETYO
