Oleh: Suryo Susilo-Penasihat LSM Civil Advocacy Service (CASE)
JAKARTA, 16 November 2026 —- Dinamika politik nasional pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia membuka ruang bagi masyarakat untuk kembali memikirkan figur yang tepat dalam mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Dalam konteks tersebut, nama Prof. Dr. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P. (Mahfud MD) menjadi salah satu figur yang layak dipertimbangkan.
Sebagai Penasihat LSM Civil Advocacy Service (CASE), saya memandang Mahfud MD memiliki kapasitas, pengalaman, integritas intelektual, serta keberanian moral yang relevan untuk memperkuat kepemimpinan nasional, khususnya dalam membangun pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Wakil Presiden Bukan Sekadar Pendamping Presiden
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Wakil Presiden bukan semata-mata pelengkap kepemimpinan Presiden. Posisi tersebut memiliki nilai strategis dalam menjaga kesinambungan pemerintahan, memperkuat koordinasi, serta membantu Presiden menjalankan agenda pembangunan nasional.
Indonesia membutuhkan figur Wakil Presiden yang mampu memberikan perspektif hukum, politik, dan tata kelola pemerintahan secara seimbang. Figur yang tidak hanya memahami mekanisme kekuasaan, tetapi juga mampu mengingatkan pemerintah agar tetap berada dalam koridor konstitusi, demokrasi, dan kepentingan rakyat.
Dalam pandangan saya, Mahfud MD merupakan sosok yang memiliki kompetensi tersebut.
Rekam Jejak dan Pengalaman Pemerintahan
Mahfud MD bukan figur yang lahir dari ruang politik semata. Ia merupakan akademisi hukum tata negara yang memiliki pengalaman panjang di berbagai cabang kekuasaan negara.
Rekam jejaknya mencakup:
- Menteri Pertahanan RI, pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.
- Menteri Kehakiman dan HAM RI, pada periode pemerintahan yang sama.
- Anggota DPR RI, periode 2004–2008.
- Hakim Konstitusi dan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, periode 2008–2013.
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
- Calon Wakil Presiden RI pada Pemilu 2024, mendampingi Ganjar Pranowo.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa Mahfud MD memahami dinamika pemerintahan dari perspektif eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Pengalaman lintas lembaga ini menjadi modal penting untuk mendukung Presiden dalam membenahi birokrasi, meningkatkan efektivitas koordinasi antarkementerian, serta memperkuat disiplin dan akuntabilitas aparatur negara.
Penegakan Hukum dan Pemerintahan Bersih
Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia adalah membangun sistem penegakan hukum yang konsisten, tidak diskriminatif, dan bebas dari intervensi kepentingan politik maupun ekonomi.
Pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya dibangun melalui slogan atau program administratif. Dibutuhkan keberanian untuk memperbaiki sistem, memperkuat pengawasan, menindak penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan setiap pejabat publik bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya.
Mahfud MD memiliki latar belakang akademik hukum tata negara dan pengalaman langsung dalam lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan penegakan hukum.
Kapasitas tersebut dapat menjadi kekuatan strategis dalam membantu Presiden Prabowo Subianto membangun pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Saya memandang Indonesia memerlukan kepemimpinan yang tidak hanya kuat dalam menjalankan kekuasaan, tetapi juga kuat dalam menjaga batas-batas kekuasaan.
Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil
Demokrasi yang sehat membutuhkan komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat sipil.
LSM, organisasi kemasyarakatan, akademisi, komunitas profesional, mahasiswa, serta berbagai kelompok masyarakat memiliki aspirasi dan kritik yang harus didengar sebagai bagian dari proses pembangunan nasional.
Mahfud MD memiliki karakter komunikasi publik yang relatif terbuka, pengalaman menghadapi berbagai persoalan hukum dan politik, serta kemampuan menjelaskan isu-isu ketatanegaraan kepada masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Mahfud dapat menjadi figur penghubung yang strategis antara pemerintah dengan masyarakat sipil.
Kehadiran Wakil Presiden yang mampu menampung aspirasi, memahami kritik, serta mengomunikasikan persoalan masyarakat kepada Presiden akan memperkuat kualitas demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik. Sebaliknya, kritik yang konstruktif harus menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan pelayanan publik.
Memperkuat Presiden dalam Pembenahan Aparatur Negara
Tantangan pemerintahan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan ekonomi, tetapi juga pembenahan aparatur negara, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberantasan korupsi, serta penguatan integritas birokrasi.
Mahfud MD memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam memahami struktur, mekanisme, dan persoalan pemerintahan.
Dengan kapasitas tersebut, ia berpotensi membantu Presiden dalam mengidentifikasi persoalan koordinasi, memperkuat pengawasan, serta mendorong reformasi birokrasi yang lebih substantif.
Kita membutuhkan aparatur negara yang profesional, berintegritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan memiliki orientasi pelayanan kepada masyarakat.
Pembenahan aparat pemerintah harus dilakukan secara sistematis, berdasarkan hukum, dan tidak semata-mata didorong oleh kepentingan politik.
Dukungan dan Aspirasi untuk Indonesia yang Lebih Baik
Atas berbagai pertimbangan tersebut, saya menyampaikan dukungan dan aspirasi agar Mahfud MD dipertimbangkan sebagai figur calon Wakil Presiden Republik Indonesia, apabila proses konstitusional pengisian jabatan tersebut berlangsung dan Presiden mengajukan calon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dukungan ini bukan semata-mata karena kedekatan politik atau kepentingan kelompok tertentu, melainkan karena pertimbangan kapasitas, pengalaman, serta kebutuhan bangsa terhadap penguatan tata kelola pemerintahan.
Saya percaya, kombinasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dengan figur Wakil Presiden yang memiliki kompetensi hukum, pengalaman pemerintahan, dan keberanian menyuarakan kepentingan rakyat dapat menjadi kekuatan untuk memperbaiki kualitas pemerintahan nasional.
Indonesia membutuhkan pemerintahan yang tidak hanya mampu membangun, tetapi juga mampu menegakkan keadilan. Pemerintahan yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga bersih secara moral dan bertanggung jawab secara konstitusional.
Jabatan Wakil Presiden merupakan amanah konstitusional yang harus diisi melalui mekanisme yang sah dan mengutamakan kepentingan bangsa.
Mahfud MD adalah salah satu figur yang menurut saya memiliki bekal memadai untuk menjalankan peran strategis tersebut. Pengalaman lintas cabang kekuasaan, pemahaman hukum tata negara, serta kapasitas komunikasi publik menjadi nilai penting dalam mendukung pemerintahan yang lebih baik.
Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang berani membenahi sistem, tegas menegakkan hukum, terbuka terhadap aspirasi masyarakat, dan konsisten berpihak kepada rakyat.
Semoga dinamika politik nasional menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan menghadirkan kepemimpinan yang semakin berkualitas bagi masa depan Indonesia. (*)






