JAKARTA, TANHANANEWS.COM — Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan terkait tantangan ke depan dalam menavigasi ASEAN di antara kekuatan-kekuatan besar. Presiden Jokowi menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh menjadi proksi bagi negara atau pihak mana pun.
Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam keterangannya kepada awak media di Bandara Internasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Minggu, 7 Mei 2023.
“Prinsip Indonesia di keketuaan ASEAN adalah kolaborasi dan kerja sama dengan siapa pun dan kita tidak ingin ASEAN menjadi proksi siapa pun, proksi negara mana pun,” ujar Presiden.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menginginkan ASEAN tetap terbuka dan bisa bekerja sama dengan negara mana pun.
Dengan demikian, setiap masalah bisa diselesaikan dengan pendekatan dialog, termasuk dalam isu Myanmar yang juga akan menjadi salah satu poin pembahasan para pemimpin ASEAN pada KTT ke-42 ini.
“Iya, secara khusus akan dibahas. Tapi, acuan kita tetap untuk Myanmar, acuan kita tetap ‘5 Point of Consensus’, itu tetap menjadi acuan, tetapi harus dengan dialog, bukan karena–menurut saya sanksi itu bukan sebuah solusi,” tegasnya.
Presiden Jokowi pun berharap agar konflik di Myanmar dapat segera diselesaikan. Setidaknya ada tiga hal yang ditekankan Presiden Jokowi terkait isu Myanmar, mulai dari penghentian kekerasan hingga mendorong peran aktif dari Myanmar dalam dialog-dialog.
“Pertama, kekerasan harus dihentikan, segera dihentikan. Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus sampai ke rakyat di Myanmar. Yang ketiga, dialog–ini yang penting–yang ingin kita yang aktif tidak hanya di sini, tetapi juga di Myanmar sendiri juga harus aktif untuk berperan dalam dialog-dialog yang ingin kita lakukan,” tandasnya.
BPMI SETPRES
