TANHANANEWS.COM, Jakarta — Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mewacanakan lockdown total DIY apabila kasus Covid-19 terus meninggi dan masyarakat tidak taat menerapkan pembatasan mikro di tingkat bawah.
Hal tersebut mendapat dukungan beberapa pihak namun tak sedikit elemen masyarakat yang meminta hal tersebut dipertimbangkan ulang mengingat konsekuensi besar di belakangnya.
Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, menyampaikan wacana lockdown merupakan warning bagi seluruh masyarakat DIY untuk lebih mawas diri, menerapkan protokol kesehatan serta serius bertindak agar penularan virus bisa dikendalikan. Menurut Huda, lockdown merupakan pilihan terakhir apabila kasus tak juga kunjung menurun.
“Lockdown ini harus dirumuskan dengan detail. Namun wacana ini harus dimaknai sebagai warning bagi kita semua agar menjaga prokes di lingkungan masing-masing. Ini warning, kalau masih terjadi penularan tak ada cara lain, seperti kata Ngarsa Dalem, lockdown total,” ungkap Huda.
Saat ini yang terjadi, shelter bagi pasien positif bergejala ringan juga bed kritikal di rumah sakit sudah mulai terisi penuh hingga melebihi angka 75 persen.
Dewan menegaskan tak ingin menyalahkan siapapun dalam situasi lonjakan kasus seperti ini, namun haruslah ada kesadaran bersama masyarakat.
“Ternyata penularan sangat cepat dan memang tak perlu menyalahkan siapapun. Tapi yang penting adalah upaya semaksimal mungkin mencegah penularan. Kondisi bed rumah sakit sudah di atas 70 persen dan kita tak ingin sistem kesehatan menjadi kolaps termasuk beban tenaga kesehatan. Wacana Ngarsa Dalem menjadi logis ketika PPKM mikro tak mampu menahan laju penularan Corona,” tambah Huda.
Pemda DIY bersama DPRD saat ini sedang menunggu aktivasi 78 shelter di tiap kecamatan untuk menambah kapasitas yang saat ini sudah ada. Shelter nantinya diharapkan bisa menopang pasien positif bergejala ringan yang tak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah.
“Harapan kami, shelter nanti bisa jadi opsi agar penularan di tingkat keluarga bisa teratasi. Kita tahu penularan tingkatnya sudah di paling bawah dan banyak yang tak bisa isoman karena keterbatasan di rumah. Namun kembali kami menegaskan terpenting ya prokes diterapkan. Kita jangan lagi berbasis pada sanksi, hanya kesadaran sendiri yang bisa mengatasi situasi ini. Kami minta kesadarannya,” pungkas Huda
Sumber : KRJOGJA
