TANAH KARO – Tokoh pemuda asal Tanah Karo yang juga Wakil Ketua PD Pemuda Panca Marga (PPM-LVRI) Provinsi Sumatera Utara Jefry Sebayang, mendesak agar proses perizinan dan pelaksanaan pembukaan jalur evakuasi di kawasan Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, dievaluasi secara menyeluruh. Ia menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran, pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk pemberi izin, harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Melansir dari tvberita.id, pernyataan tersebut disampaikan Jefry saat diwawancarai di Cafe Coffeday, Kamis (19/11/2026) pagi. Dalam kesempatan itu, ia sekaligus menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang turun langsung meninjau lokasi polemik pada Rabu (18/11/2026).
Menurut Jefry, kehadiran Gubernur di kawasan Gunung Sibayak menunjukkan keseriusan pemerintah dalam merespons persoalan yang menyangkut keselamatan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta perlindungan kawasan hutan konservasi.
Polemik ini bermula dari pembukaan jalur baru oleh UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumatera Utara. Jalur tersebut disebut dibuka untuk mempermudah proses evakuasi apabila terjadi keadaan darurat yang melibatkan pendaki.
Namun, penggunaan alat berat dalam proses pembukaan jalur di kawasan hutan konservasi memunculkan perhatian dan kritik publik. Aktivitas tersebut dikhawatirkan dapat merusak vegetasi serta mengganggu keseimbangan ekosistem di kawasan Gunung Sibayak.
Persoalan semakin menjadi sorotan setelah beredarnya video aktivitas kendaraan motor trail di kawasan tersebut, sementara jalur pendakian masih ditutup sementara untuk kepentingan pemulihan ekosistem.
Merespons kondisi tersebut, Bobby Nasution saat melakukan peninjauan pada Rabu (18/11/2026) meminta agar kawasan yang terdampak segera dipulihkan melalui penghijauan dan penanaman pohon. Gubernur juga menginstruksikan pencarian jalur evakuasi alternatif dengan tetap mengutamakan keselamatan serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
Menanggapi langkah tersebut, Jefry menilai bahwa pemulihan kawasan harus disertai evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses yang telah berlangsung, mulai dari perencanaan, pemberian izin, hingga pelaksanaan pembukaan jalur.
“Apabila dalam proses pemberian izin maupun pelaksanaan pembukaan jalur ditemukan adanya pelanggaran, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk pihak yang memberikan izin, harus dapat ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Jefry.
Ia juga meminta agar pemerintah menangani persoalan ini secara transparan dan profesional. Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada pemulihan fisik kawasan, tetapi harus mampu mengungkap apakah terdapat kekeliruan prosedur atau pelanggaran dalam pengambilan keputusan.
“Keselamatan masyarakat dan para pendaki memang harus menjadi prioritas. Namun, kelestarian lingkungan juga tidak boleh dikorbankan. Harus ada solusi yang tepat agar kepentingan keselamatan dan perlindungan kawasan konservasi dapat berjalan beriringan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jefry mengingatkan bahwa Gunung Sibayak merupakan salah satu ikon wisata alam kebanggaan masyarakat Tanah Karo. Selain memiliki nilai ekologis penting, kawasan ini juga menjadi salah satu potensi unggulan pariwisata daerah.
Karena itu, ia mengajak pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian Gunung Sibayak. Menurutnya, perlindungan kawasan konservasi harus menjadi komitmen bersama agar keindahan alam, keseimbangan ekosistem, dan keberlangsungan pariwisata Tanah Karo tetap terjaga.
Sumber: tvnerita.id






