TANHANANEWS.COM, JAKARTA — DKI Jakarta sedang menghadapi ujian besar saat ini. Di tengah gedung-gedung pencakar langit, jalan-jalan protokol yang megah, dan geliat ekonomi yang terus bergerak, terdapat persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan: darurat sampah.
Setiap hari, Ibu Kota menghasilkan lebih dari 9.000 ton sampah, dan sekitar 7.500 ton di antaranya masih bergantung pada TPST Bantargebang sebagai tujuan akhir pembuangan. Ketergantungan yang sangat besar terhadap satu kawasan ini membuat sistem pengelolaan sampah Jakarta berada dalam kondisi rentan.
Terlebih, kapasitas Bantargebang telah mendekati titik kritis setelah puluhan tahun menerima beban sampah dari jutaan penduduk Jakarta. Bahkan berbagai laporan menunjukkan bahwa kawasan tersebut mengalami tekanan yang sangat berat, termasuk risiko longsor akibat tingginya timbunan sampah.
Hal tersebut disampaikan Ketua LSM Biru Voice, Suryo Susilo, kepada wartawan di Jakarta, Jumat. 5 Juni 2026 terkait ambang kritis daya tampung TPST Bantargebang.
Menurut Suryo, darurat sampah yang tengah dihadapi Jakarta tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Sampah sesungguhnya merupakan cerminan pola konsumsi, budaya masyarakat, tata kelola pemerintahan, serta kualitas kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Darurat sampah di DKI Jakarta harus menjadi perhatian bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tetapi juga dunia usaha, komunitas, akademisi, dan seluruh warga Jakarta. Penanganannya harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir,” ujar Suryo Susilo, Ketua Biru Voice.
Ia menegaskan bahwa kondisi saat ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Jika tidak segera ditangani dengan pendekatan yang lebih progresif, Jakarta berpotensi menghadapi krisis lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga krisis tata kota yang lebih serius pada masa mendatang.
*Sampah Bukan Sekadar Limbah, tetapi Tantangan Perkotaan Modern*
Dalam berbagai studi global, pengelolaan sampah telah menjadi salah satu indikator penting kemajuan sebuah kota. Kota-kota modern seperti Tokyo, Singapura, Seoul, hingga Kopenhagen berhasil menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir melalui kombinasi kebijakan pemilahan, ekonomi sirkular, teknologi pengolahan modern, dan partisipasi masyarakat.
Jakarta perlu bergerak ke arah yang sama. Karena sesungguhnya, sampah yang tidak dikelola bukan hanya menghasilkan bau dan pemandangan yang buruk. Sampah menghasilkan emisi gas rumah kaca, mencemari air tanah, merusak kualitas udara, memicu penyakit, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit. Sampah menjadi tantangan perkotaan modern.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menempatkan pengelolaan sampah sebagai salah satu elemen penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
“Setiap kantong sampah yang dibuang sembarangan hari ini adalah tagihan lingkungan yang akan dibayar oleh generasi mendatang,” kata Suryo.
*Percepatan PSEL dan Perkuat Ekonomi Sirkular Menjadi Kebutuhan Mendesak*
Menurut Suryo, kondisi darurat sampah di Jakarta tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, oleh karena itu sebagai langkah solusi yang cepat dan tepat, pihaknya berharap Pemprov DKI Jakarta melakukan percepatan pengolahan sampah melalui teknologi waste to energy atau pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Salah satu langkah konkret yang, lanjut Suryo, mesti segera di lakukan Pemprov DKI Jakarta kerja sama dengan Pemerintah Pusat, bahkan dengan pihak investor luar negeri, untuk pembangunan Pembangkit Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di DKI Jakarta. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada open dumping serta menekan volume sampah di Bantargebang.
Di berbagai kota besar dunia teknologi PSEL telah digunakan untuk mengurangi volume sampah secara signifikan sekaligus menghasilkan energi terbarukan.
Suryo turut menekankan perlunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyediakan mesin pencacah plastik bagi bank-bank sampah yang dikelola masyarakat di berbagai wilayah.
“Kami juga mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta sudah semestinya menyediakan mesin Pencacah plastik untuk setiap BANK SAMPAH yang di kelola oleh warga Jakarta” tukas Suryo.
Di kesempatan ini, Suryo Susilo juga mengusulkan kepada Pemprov DKI Jakarta agar memperkuat ekonomi sirkular dan berkolaborasi dengan pihak-pihak swasta yang berkompeten untuk pengelolaan SAMPAH, misalnya dengan menyiapkan Lahan untuk Daur ulang Sampah, termasuk armada angkutan Sampahnya.
” Selain itu kami juga mengusulkan agar Pemda DKI JAKARTA Perlu memperhatikan para *PENGEPUL dan PEMULUNG* Sampah yg bisa di DAUR ULANG mereka sangat terampil dalam pemilihan Sampah” ucap Suryo Susilo.
Suryo Susilo optimistis, melalui percepatan program tersebut, persoalan sampah di Jakarta bisa tertangani dalam beberapa tahun ke depan.
” Ya, kami sangat berharap semoga dalam dua tahun ke depan kondisi sampah di Ibu Kota akan jauh lebih terkendali, dan Jakarta bisa menjadi kawasan yang bersih dari Sampah, sehingga warga nya dapat hidup sehat, nyaman dan sejahtera.” Pungkas Suryo Susilo.
REDAKSI
