TANHANANEWS.COM, JAKARTA — Memperingati Hari Demokrasi Internasional 2026 yang jatuh pada 15 September, Ketua Umum Pemuda Panca Marga (PPM-LVRI) Berto Izaak Doko, S.H. menyerukan agar demokrasi Indonesia terus dikonsolidasikan menjadi demokrasi yang tidak hanya kuat secara prosedural, tetapi juga kokoh secara substantif melalui penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.
Peringatan tahun ini mengusung tema “Bring Human Rights into Focus” atau “Menyoroti Hak Asasi Manusia”. Bagi PPM-LVRI, tema tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan perjalanan demokrasi Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan politik, sosial, ekonomi, hukum, teknologi informasi, serta meningkatnya dinamika ruang publik dan kebebasan berpendapat.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada pergantian kekuasaan, dan mekanisme politik. Demokrasi harus hadir dalam kehidupan rakyat melalui penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan di hadapan hukum, kebebasan menyampaikan pendapat, perlindungan kelompok rentan, serta jaminan bahwa negara bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Berto Izaak Doko, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 15 September 2026.
Menurutnya, sebagai organisasi yang menghimpun putra-putri, cucu, dan penerus perjuangan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, pahlawan nasional, serta veteran RI, PPM-LVRI memandang demokrasi dan HAM sebagai bagian penting dari kesinambungan cita-cita kemerdekaan.
Kemerdekaan Indonesia, lanjut Berto, bukan semata-mata terbebas dari penjajahan, tetapi merupakan jalan sejarah untuk membangun kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
PPM-LVRI mengakui bahwa demokrasi Indonesia telah mengalami perkembangan besar sejak Reformasi 1998. Pemilu yang kompetitif, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, keterbukaan informasi, desentralisasi, penguatan lembaga negara, serta semakin luasnya partisipasi masyarakat merupakan capaian penting yang harus dijaga. Namun, demokrasi tidak boleh dianggap sebagai proyek yang telah selesai.
Masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dijawab secara serius, antara lain kualitas partisipasi publik, politik uang, polarisasi politik, penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian, ketimpangan akses terhadap keadilan, perlindungan kebebasan sipil, kualitas penegakan hukum, serta kesenjangan ekonomi yang dapat memengaruhi kualitas demokrasi.
“Demokrasi yang sehat membutuhkan institusi yang kuat sekaligus warga negara yang kritis, beretika dan bertanggung jawab. Kekuasaan harus dibatasi oleh hukum, sementara hukum harus dijalankan dengan keadilan. Jangan sampai demokrasi hanya menghasilkan pergantian elite, tetapi rakyat tetap merasa jauh dari keadilan dan kesejahteraan,” tegas Berto.
Dalam perspektif PPM-LVRI, penghormatan terhadap HAM harus menjadi fondasi dalam setiap kebijakan negara.
HAM bukan milik kelompok politik tertentu. HAM adalah hak konstitusional setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang, pilihan politik, status sosial maupun pandangan.
Karena itu, PPM-LVRI mendorong agar prinsip-prinsip HAM diterapkan secara konsisten dalam penegakan hukum, pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan, pelayanan publik, keamanan nasional hingga tata kelola ruang digital.
“HAM tidak boleh digunakan secara selektif. Demokrasi juga tidak boleh menjadi pembenaran untuk kebebasan tanpa tanggung jawab. Kebebasan harus berjalan bersama hukum, etika, toleransi dan penghormatan terhadap hak orang lain,” kata Berto.
PPM-LVRI juga menilai bahwa kualitas demokrasi tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat.
Demokrasi akan kehilangan makna apabila masyarakat masih menghadapi kesulitan memperoleh pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, akses hukum dan kesempatan ekonomi yang setara.
Karena itu, demokrasi harus menghasilkan keadilan sosial.
“Rakyat membutuhkan hak untuk hidup layak, mendapatkan pendidikan, memperoleh pekerjaan, mendapatkan pelayanan kesehatan, merasa aman, mendapatkan keadilan, serta memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki kehidupannya,” ujar Berto.
Menurutnya, pembangunan ekonomi dan demokrasi harus berjalan beriringan. Pertumbuhan ekonomi harus menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesejahteraan, sementara kebijakan pembangunan harus tetap menghormati hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
PPM-LVRI memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan demokrasi di ruang digital.
Media sosial telah memperluas partisipasi politik masyarakat. Namun, ruang digital juga menghadirkan tantangan berupa hoaks, disinformasi, manipulasi informasi, deepfake, cyberbullying, ujaran kebencian, provokasi, serta politik identitas yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
Karena itu, kebebasan berekspresi di ruang digital harus disertai dengan peningkatan literasi digital dan tanggung jawab kewargaan.
“Jangan sampai teknologi yang seharusnya memperkuat demokrasi justru menjadi mesin produksi kebencian dan perpecahan. Demokrasi digital harus membangun budaya dialog, bukan budaya saling membatalkan dan menghakimi,” ungkapnya.
Sebagai organisasi penerus nilai-nilai perjuangan para pendahulu bangsa, PPM-LVRI menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus tetap berakar pada Pancasila dan UUD 1945 serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi permusuhan sosial maupun ancaman terhadap persatuan nasional.
“Para pejuang kemerdekaan telah mewariskan Indonesia kepada generasi penerus dalam keadaan utuh. Tugas generasi hari ini bukan mewariskan konflik, kebencian dan polarisasi, tetapi mewariskan demokrasi yang matang, hukum yang adil, masyarakat yang toleran dan negara yang semakin kuat,” tegas Berto.
Berto juga menegaskan bahwa generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan wajah demokrasi Indonesia di masa depan.
Pemuda tidak boleh hanya menjadi objek politik, tetapi harus menjadi subjek pembangunan dan demokrasi.
“Generasi muda harus berani menyampaikan kritik, tetapi kritik harus berbasis data. Harus berani berbeda pendapat, tetapi tetap menghormati perbedaan. Harus aktif mengawal pemerintah, tetapi juga siap memberikan solusi. Inilah demokrasi yang dewasa,” ujarnya.
PPM-LVRI juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Hari Demokrasi Internasional momentum melakukan refleksi terhadap perjalanan demokrasi Indonesia.
Negara harus hadir melindungi rakyat. Pemerintah harus bekerja berdasarkan hukum dan kepentingan publik. Masyarakat harus menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab. Sementara generasi muda harus menjadi kekuatan moral yang menjaga demokrasi tetap berada di jalan konstitusi.
Pemuda Panca Marga (PPM-LVRI)menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari kekuatan masyarakat sipil dalam menjaga nilai-nilai perjuangan, memperkuat persatuan bangsa, mengawal demokrasi konstitusional, serta mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
REFAKSI
