TANHANANEWS.COM, Jakarta — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa nilai tambah dari industri energi dan mineral di Tanah Air harus terus ditingkatkan. Menurutnya, nilai tambah yang maksimal sangat penting bagi kepentingan nasional, kepentingan dalam negeri, dan kepentingan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada Peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII dan Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 13 Oktober 2021.
“Lebih dari itu yang paling penting adalah hilirisasi besar-besaran tidak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah yang tidak memiliki nilai tambah,” ujar Presiden.
Kepala Negara mengatakan, selain dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah, Indonesia juga harus mengombinasikan antara pemanfaatan kekayaan alam dengan kearifan dan teknologi yang melestarikan.
“Prinsip ekonomi berkelanjutan ini harus betul-betul kita jaga, kita pegang teguh yaitu melalui green economy dan blue economy,” ucapnya.
Presiden pun kembali menekankan pentingnya mendorong hilirisasi dan industrialisasi seluruh komoditas yang tersedia. Menurutnya, hal ini adalah salah satu kesempatan yang baik untuk memajukan Indonesia.
“Inilah sebuah kesempatan, jangan sampai nanti kita kehilangan opportunity lagi, kehilangan kesempatan lagi, dulu ada booming minyak kita kehilangan, ada booming kayu kita kehilangan. Ini tidak, minerba ini harus menjadi sebuah fondasi kita dalam rangka memajukan negara kita Indonesia,” tegas Presiden.
Presiden menuturkan bahwa peluang untuk mengintegrasikan industri besar yang ada di dalam negeri tidak akan datang dua kali, sehingga kesempatan tersebut perlu untuk dimanfaatkan.
“Nggak akan kesempatan itu datang lagi. Peluang itu datang lagi? Nggak akan. Ini kesempatan kita bisa integrasikan industri besar yang ada di dalam negeri,” tandas Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam pengarahan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo.
BPMI SETPRES
