TANHANANEWS.COM, JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan Republik Indonesia dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara menjadi perhatian publik dan memunculkan beragam pandangan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026, untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. (Setneg)
Menanggapi dinamika tersebut, Ketua Bidang Organisasi Pemuda Panca Marga (PPM-LVRI) Saut Arthur Lumbanraja mengatakan bahwa pergantian pejabat merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Namun, karena posisi Menteri Keuangan memiliki peran strategis dalam pengelolaan APBN dan kebijakan fiskal, pergantian tersebut wajar apabila menjadi perhatian masyarakat, dunia usaha, maupun pelaku pasar.
“Kita perlu melihat pergantian ini secara objektif. Ada yang melihatnya sebagai momentum untuk memperkuat konsistensi dan kredibilitas kebijakan fiskal. Tetapi ada pula kekhawatiran bahwa pergantian yang terlalu cepat dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesinambungan arah kebijakan. Kedua pandangan tersebut perlu ditempatkan dalam ruang diskusi yang sehat dan berbasis data,” ujar Saut Arthur biasa disapa Om Arthur dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 16 September 2026 (malam).
Dari sisi yang mendukung, menurut Om Arthur, pergantian Menteri Keuangan dapat menjadi momentum penyegaran kebijakan dan penguatan koordinasi fiskal.
“Suahasil Nazara bukan figur baru di Kementerian Keuangan karena sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan memiliki pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal,” jelasnya.
Pemerintah juga menegaskan bahwa pergantian menteri merupakan bagian dari dinamika pemerintahan. (dikutip dari: Antara News)
Namun demikian, Om Arthur menilai pandangan yang kritis juga perlu diperhatikan. Menteri Keuangan memegang posisi penting dalam menjaga kredibilitas APBN, kesinambungan kebijakan fiskal, hubungan dengan lembaga keuangan, serta kepercayaan dunia usaha dan investor. Karena itu, perubahan kepemimpinan perlu diikuti komunikasi kebijakan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian.
“Kontra atau kritik jangan dipandang sebagai sesuatu yang harus dibungkam. Kritik justru dapat menjadi kontrol publik agar pemerintah memastikan transisi berlangsung dengan baik, program prioritas tetap berjalan, dan pengelolaan APBN tetap kredibel serta transparan,” tegasnya.
Om Arthur juga menekankan bahwa masyarakat sebaiknya tidak terjebak pada persoalan pergantian figur semata. Hal yang lebih penting adalah bagaimana Menteri Keuangan yang baru mampu menjaga disiplin fiskal sekaligus mendukung agenda pembangunan pemerintah.
Suahasil sendiri telah menyampaikan komitmen untuk menjaga kredibilitas fiskal dan batas defisit sesuai ketentuan yang berlaku. (Mengutip dari: Reuters)
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan siapa yang menjabat, melainkan bagaimana kebijakan itu diterjemahkan menjadi APBN yang sehat, ekonomi yang produktif, investasi yang tumbuh, lapangan kerja yang bertambah, serta kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Karena itu, mari beri ruang kepada Menteri Keuangan yang baru untuk bekerja, sembari tetap menjaga fungsi pengawasan publik,” kata Om Arthur.
Menurutnya pemerintah juga perlu memberikan kepastian mengenai arah kebijakan fiskal ke depan, terutama terkait pengelolaan APBN, penerimaan negara, belanja prioritas, pembiayaan, dan koordinasi dengan Bank Indonesia serta lembaga-lembaga ekonomi lainnya.
“Kita membutuhkan stabilitas, transparansi dan konsistensi. Pro dan kontra adalah bagian dari demokrasi, tetapi kepentingan ekonomi nasional harus tetap menjadi titik temu. Pemerintah bekerja, masyarakat mengawasi, dan hasil kebijakan harus dapat diukur secara terbuka,” pungkas Om Arthur.
REDAKSI
