Catatan Editor: Mengenal lebih dekat tokoh yang menjembatani tradisi kerajaan, politik kolonial, kebudayaan, dan perjalanan sejarah Indonesia. Merangkum dari berbagai sumber
PURWOREJO, 19 Oktober 2026 — Ada tokoh sejarah yang namanya melekat kuat dalam ingatan bangsa, tetapi ada pula sosok yang kiprahnya layak dikenang lebih luas daripada yang selama ini diketahui masyarakat. Tjokorda Gde Raka Soekawati termasuk dalam kelompok kedua. Ia bukan sekadar bangsawan dari Ubud, Bali, melainkan seorang pemimpin yang pernah berdiri di persimpangan penting antara tradisi kerajaan, kekuasaan kolonial, diplomasi kebudayaan, dan pembentukan negara Indonesia setelah kemerdekaan.
Lahir di Ubud, Bali, pada 15 Januari 1899, Tjokorda Gde Raka Soekawati tumbuh dalam lingkungan keluarga penguasa tradisional Bali.
Ayahnya, Tjokorda Gde Soekawati, merupakan penguasa Ubud. Gelar Tjokorda Gde mencerminkan kedudukannya dalam lingkungan bangsawan Bali, khususnya golongan ksatria. Namun, sejarah hidupnya menunjukkan bahwa identitas kebangsawanan itu tidak semata-mata menjadi simbol status sosial. Gelar tersebut juga menempatkannya dalam lingkungan kekuasaan yang menuntut kemampuan mengelola masyarakat, memahami perubahan zaman, dan berhadapan dengan dinamika politik yang semakin kompleks.
Dari Puri Ubud Menuju Dunia Politik
Perjalanan Soekawati memperlihatkan bagaimana seorang bangsawan tradisional dapat memasuki ruang administrasi dan politik modern. Ia menempuh pendidikan di Opleidings School voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA), sekolah yang mempersiapkan calon pejabat pribumi pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
Pada 1918, ia mulai menjalani tugas dalam lingkungan administrasi pemerintahan. Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi punggawa di Ubud, wilayah kelahirannya.
Jabatan tersebut memberinya pengalaman langsung dalam pemerintahan lokal, sekaligus mempertemukannya dengan persoalan masyarakat di tengah perubahan sosial dan politik pada masa kolonial.
Kariernya kemudian berkembang ke tingkat yang lebih luas. Pada 1924, ia menjadi wakil Bali di Volksraad atau Dewan Rakyat, sebuah lembaga perwakilan pada masa Hindia Belanda.
Posisi ini memperkenalkannya pada arena politik yang lebih besar, tempat berbagai kepentingan, gagasan, dan persoalan masyarakat kolonial diperdebatkan.
Keterlibatannya dalam politik memperlihatkan bahwa Soekawati bukan hanya produk lingkungan aristokrasi. Ia juga merupakan bagian dari generasi elite lokal yang berusaha menggunakan pendidikan, jabatan, dan saluran politik untuk memengaruhi arah perkembangan masyarakatnya.
Kebudayaan Bali sebagai Identitas dan Diplomasi
Salah satu sisi menarik dari Tjokorda Gde Raka Soekawati adalah perhatiannya terhadap seni dan kebudayaan Bali.
Di tengah perubahan zaman, ia melihat bahwa kebudayaan bukan sekadar peninggalan masa lampau, melainkan bagian penting dari identitas masyarakat yang harus dipelihara dan diperkenalkan kepada dunia.
Pada awal dekade 1930-an, ia turut membawa seni pertunjukan Bali ke panggung internasional.
Dalam Pameran Kolonial Internasional di Paris pada 1931, ia memimpin rombongan seniman dari Hindia Belanda yang menampilkan musik dan tari Bali. Langkah tersebut menjadi bagian dari proses pengenalan kesenian Bali kepada masyarakat Eropa.
Kiprah ini memiliki arti lebih luas daripada sekadar pertunjukan seni. Di balik musik, tari, dan tradisi yang diperkenalkan ke luar negeri, terdapat upaya menghadirkan Bali sebagai masyarakat yang memiliki peradaban, pengetahuan, dan ekspresi artistik yang kaya.
Dalam konteks itu, Soekawati dapat dipandang sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam diplomasi kebudayaan Bali.
Ia membantu membuka ruang perjumpaan antara tradisi lokal dan perhatian internasional, jauh sebelum diplomasi kebudayaan menjadi istilah yang lazim digunakan dalam kebijakan publik.
Perhatiannya terhadap kebudayaan juga berkaitan dengan persoalan yang lebih mendasar: bagaimana mempertahankan identitas Bali di tengah pengaruh luar, tanpa menutup diri terhadap perkembangan dunia.
Menjadi Presiden Negara Indonesia Timur
Babak paling penting sekaligus paling kompleks dalam perjalanan politik Soekawati dimulai setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Pada 1946, Belanda mendorong pembentukan struktur federal di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satu hasil proses tersebut adalah Negara Indonesia Timur (NIT), yang dibentuk melalui Konferensi Denpasar pada Desember 1946. Dalam konferensi itu, Tjokorda Gde Raka Soekawati terpilih menjadi presiden pertama dan satu-satunya NIT.
Kedudukannya sebagai presiden menempatkan seorang bangsawan Bali dalam pusat perdebatan mengenai bentuk negara Indonesia. Pada masa itu, gagasan federalisme dan negara kesatuan berhadapan dalam situasi politik yang tidak sederhana. Pemerintah Republik Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan, sementara Belanda berusaha membangun tatanan politik federal yang pengaruhnya tetap menjadi bagian dari pertarungan kekuasaan pascakolonial.
Karena itu, jabatan Soekawati tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah yang melingkupinya. Menjadi presiden NIT bukan berarti seluruh kebijakan dan pilihannya dapat dipahami hanya melalui satu sudut pandang. Ia beroperasi dalam lingkungan politik yang penuh kompromi, tekanan, dan persaingan kepentingan.
Pembacaan sejarah yang adil harus mampu membedakan antara kedudukan formal seorang pemimpin, kondisi politik yang membatasi ruang geraknya, dan pilihan-pilihan yang diambilnya ketika menghadapi perubahan keadaan.
Dari Negara Federal Menuju Republik Indonesia
Salah satu bagian penting dalam warisan politik Soekawati adalah perannya dalam proses integrasi Negara Indonesia Timur ke dalam Republik Indonesia.
Pada 1950, ketika dorongan untuk membubarkan negara-negara bagian dan membentuk kembali Indonesia sebagai negara kesatuan semakin menguat, Soekawati mengambil langkah untuk mendukung integrasi NIT ke dalam Republik Indonesia. Ia melakukan perundingan dengan Perdana Menteri Mohammad Hatta dan tokoh-tokoh terkait guna membicarakan proses tersebut.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa perjalanan politik seorang tokoh tidak selalu dapat dinilai secara hitam-putih berdasarkan jabatan yang pernah dipegangnya. Sejarah membutuhkan pembacaan yang memperhatikan perubahan situasi, pertimbangan politik, dan arah keputusan yang diambil pada setiap tahap.
Bagi Soekawati, proses integrasi tersebut menjadi bagian penting dari akhir perjalanan NIT. Negara Indonesia Timur kemudian dibubarkan pada 1950, seiring dengan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di sinilah letak salah satu dimensi penting untuk memahami kiprahnya: ia pernah memimpin sebuah negara bagian dalam masa transisi yang penuh pertentangan, tetapi kemudian turut berperan dalam proses penyatuan kembali wilayah tersebut ke dalam Republik Indonesia.
Membaca Warisan Sejarah dengan Jernih
Mengenal Tjokorda Gde Raka Soekawati berarti memahami bahwa sejarah Indonesia dibentuk oleh banyak tokoh dengan latar belakang, kepentingan, dan pengalaman yang berbeda-beda. Tidak semua tokoh bergerak melalui jalur perjuangan yang sama. Ada yang memimpin perlawanan bersenjata, ada yang berjuang melalui diplomasi, ada pula yang menjalankan peran politik dalam struktur pemerintahan yang rumit.
Soekawati merupakan salah satu figur yang perjalanan hidupnya memperlihatkan pertemuan antara tradisi lokal dan politik modern. Ia adalah bangsawan Ubud, pejabat pemerintahan lokal, anggota Volksraad, penggerak pengenalan kebudayaan Bali ke dunia internasional, sekaligus presiden Negara Indonesia Timur.
Warisan tersebut patut dibaca secara kritis, bukan untuk mengagungkan setiap keputusan politiknya, melainkan untuk memahami konteks zamannya. Sejarah tidak seharusnya hanya menjadi panggung pemujaan terhadap tokoh, tetapi juga ruang pembelajaran tentang kepemimpinan, perubahan, dan konsekuensi keputusan politik.
Soekawati meninggal pada 1967. Namun, jejak kehidupannya tetap relevan bagi pembicaraan mengenai hubungan antara kebudayaan, kekuasaan, dan pembentukan bangsa Indonesia.
Wallahu’alam Bishawab
