Catatan Editor, merangkum dari berbagai sumber
PURWOREJO, 30 Oktober 2026 —- Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 pada 30 Oktober 2026 saatnya untuk menegaskan bahwa kedaulatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan politik dan pertahanan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola keuangan negara secara mandiri, sehat, transparan, dan bertanggung jawab.
Mengusung tema ”Indonesia Berdaulat, APBN Kuat” peringatan tahun ini mengajak seluruh elemen bangsa memahami bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar instrumen penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Lebih dari itu, APBN merupakan fondasi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, membiayai pembangunan, melindungi masyarakat, serta memperkuat daya saing nasional.
Dari ORI hingga Kedaulatan Fiskal
Sejarah Hari Oeang Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, berbagai mata uang peninggalan pemerintahan sebelumnya masih beredar di Indonesia.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah yang baru berdiri untuk membangun sistem moneter nasional yang mencerminkan kedaulatan negara.
Menteri Keuangan A.A. Maramis menginisiasi persiapan penerbitan mata uang sendiri. Setelah melalui berbagai hambatan teknis dan situasi keamanan yang sulit, pemerintah akhirnya menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI), yang mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah pada 30 Oktober 1946, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara pada 29 Oktober 1946.
Penerbitan ORI menjadi tonggak penting dalam perjalanan bangsa. Indonesia tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan secara politik, tetapi juga menegaskan haknya untuk mengelola sistem moneter sendiri. Sejak saat itu, tanggal 30 Oktober diperingati sebagai Hari Oeang Republik Indonesia.
Delapan dekade kemudian, tantangan yang dihadapi Indonesia telah berubah. Jika pada masa awal kemerdekaan perjuangan berpusat pada pembentukan sistem moneter nasional, kini tantangannya adalah memastikan keuangan negara tetap tangguh menghadapi gejolak ekonomi global, kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, serta tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
APBN dan Tantangan Keuangan Indonesia Saat Ini
Dalam perekonomian global yang semakin terintegrasi, kekuatan APBN menjadi semakin strategis. Perubahan harga energi, ketegangan geopolitik, dinamika perdagangan internasional, serta gejolak pasar keuangan dapat memengaruhi penerimaan negara, inflasi, nilai tukar rupiah, dan daya beli masyarakat.
Karena itu, pemerintah perlu menjaga kualitas penerimaan negara, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan keberlanjutan pembiayaan dan pembayaran kewajiban negara.
Kebutuhan pembiayaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan berbagai program prioritas harus diimbangi dengan kapasitas fiskal yang memadai. Pemerintah dituntut mampu menyelaraskan kebutuhan pembangunan dengan kemampuan keuangan negara agar kebijakan yang diambil tidak hanya menjawab persoalan jangka pendek, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.
Tantangan sesungguhnya bukan sekadar menyediakan anggaran dalam jumlah besar, melainkan memastikan setiap rupiah uang negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
APBN Kuat Bukan Sekadar Anggaran Besar
APBN yang kuat setidaknya harus ditopang oleh tiga pilar utama.
Pertama, penerimaan negara yang sehat dan berkelanjutan. Reformasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan administrasi, serta optimalisasi penerimaan negara perlu terus dilakukan. Namun, upaya tersebut harus disertai kebijakan yang proporsional agar tidak menghambat produktivitas dunia usaha, investasi, dan daya beli masyarakat.
Kedua, belanja negara yang efektif dan tepat sasaran. Anggaran harus diarahkan pada program-program yang memberikan dampak nyata, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat industri nasional, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah. Keberhasilan pengelolaan anggaran tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan, tetapi juga dari hasil, manfaat, dan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.
Ketiga, disiplin fiskal dan integritas pengelolaan keuangan. Pemerintah perlu menjaga defisit dan pembiayaan dalam batas yang sehat, mengelola utang secara hati-hati, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan yang efektif, pencegahan korupsi, dan penindakan terhadap penyalahgunaan anggaran merupakan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan publik.
Di sisi lain, kekuatan APBN tidak dapat berdiri sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan juga membutuhkan investasi produktif, penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan ekspor bernilai tambah, serta iklim usaha yang memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha.
Dengan demikian, APBN harus berfungsi sebagai pengungkit aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha, bukan menjadi satu-satunya tumpuan pertumbuhan nasional. Sinergi antara kebijakan fiskal, sektor keuangan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk membangun perekonomian yang lebih tangguh dan inklusif.
Menjaga Uang Negara, Menjaga Kepercayaan Rakyat
Pada akhirnya, tema “Indonesia Berdaulat, APBN Kuat” membawa pesan bahwa kedaulatan ekonomi tidak cukup diwujudkan melalui kemampuan negara membiayai pembangunan. Kedaulatan juga tercermin dalam kemampuan menentukan prioritas secara mandiri, menghadapi tekanan eksternal, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan hasil pembangunan dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara harus terus dirawat melalui kebijakan yang konsisten, keterbukaan informasi, pengawasan yang kuat, dan penegakan integritas tanpa kompromi. Setiap kebijakan fiskal harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi penggunaan anggaran maupun manfaat yang dihasilkan bagi rakyat.
Delapan puluh tahun lalu, ORI menjadi simbol keberanian Indonesia menegaskan kedaulatannya di tengah keterbatasan. Kini, semangat yang sama perlu diwujudkan melalui APBN yang kredibel, produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
Menjaga uang negara berarti menjaga amanah rakyat, merawat kepercayaan publik, dan memperkuat kedaulatan Indonesia. (*)
